Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara

Authors

  • Zulkifli Aspan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  • Ariani Arifin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  • Anshori Ilyas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  • Ahsan Yunus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Keywords:

Kewenangan, Wilayah Pesisir, Perizinan

Abstract

Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.

Downloads

Published

2019-01-10

How to Cite

Aspan, Z., Arifin, A., Ilyas, A., & Yunus, A. (2019). Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara. Al-Azhar Islamic Law Review, 1(1), 9–25. Retrieved from https://ejournal.staialazhargowa.ac.id/index.php/ailrev/article/view/65

Issue

VOLUME 1 NOMOR 1, 2019

Section

Articles

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The authors of a work hold the copyright and grant the Al-Azhar Islamic Law Review the right of first publication. The work is also licensed under the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which enables others to share the work while acknowledging the authorship and initial publication in the journal. The authors can make separate contractual agreements for the non-exclusive distribution of the published version of the work, such as by posting it to an institutional repository or editing it for a book, with an acknowledgment of its initial publication in this journal. Authors are allowed and encouraged to post their work online, such as in institutional repositories or on their website, before and during the submission process. This can lead to productive exchanges and greater citation of the published work.